TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan ke Presiden Jokowi soal perusahaan sawit besar yang punya lahan sangat luas di Indonesia tapi kantornya justru berada di luar negeri.
Temuan itu, kata Luhut, didapat setelah mengurus masalah minyak goreng. “Begitu Presiden meminta saya manage minyak goreng, orang pikir hanya migor. Tidak. Saya langsung ke hulunya,” kata Luhut pada sambutan di acara Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut yang disiarkan melalui virtual, Rabu, 25 Mei 2022.
Setelah mendapat temuan itu, Luhut meminta agar semua pihak yang berkaitan dengan kelapa sawit diaudit. Tujuannya agar dia tahu berapa luas hingga di mana letak kantor perusahaannya.
“Saya lapor Presiden, Pak, headquarters (kantor utama mereka) harus semua pindah ke sini,” ucap Luhut.
Dengan perusahaan sawit yang memiliki luas lahan 600.000 hektare di Indonesia tapi berkantor di luar negeri, menurut dia, pemerintah tidak bisa memungut pajak dari perusahaan-perusahaan itu.
Baca Juga:
“Dia bayar pajak di luar negeri. Not gonna happen. You have to move your headquarters to Indonesia,” kata Luhut.
Presiden Jokowi sebelumnya telah resmi menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengatasi krisis minyak goreng.
Peran Luhut dalam mengurusi minyak goreng
Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan, peran bosnya adalah mengkoordinasikan hal-hal terkait minyak goreng dan mengawasinya bersama Satgas Pangan. “Ya Kemenko melakukan koordinasi Jawa Bali, dan juga banyak terlibat dalam pengawasan bersama dengan Satgas Pangan,” ujar Jodi lewat pesan singkat, Kamis, 26 Mei 2022.
